Dokumentasi PABLIK : Saluran Irigasi Bajo Barat dan RKB SDN Saronda

FOTO SALURAN IRIGASI BAJO BARAT

 Ket: Dinding saluran irigasi yang lebih tinggi dari jalan raya tanpa akses air hujan menuju saluran irigasi

Ket: Saluran irigasi yang lebih tinggi dari jalan raya dan rumah warga tanpa akses air hujan ke saluran irigasi 

FOTO RUANG BELAJAR KELAS I SDN SARONDA

Read More

Anggota DPR Luwu Reses Bersama Pengurus PABLIK di Bajo Barat Temukan Banyak Masalah

Dalam reses yang dilakukan oleh Anggota DPRD Luwu Baso. SH di kecamatan Bajo barat menemukan beberapa persoalan pembangunan di Bajo barat. Pengurus PABLIK turut pula dalam reses tersebut. Diantara masalah yang ditemukan tersebut adalah pembangunan saluran irigasi, kekurangan Ruang Kelas Belajar (RKB) pada SDN Saronda, dan pasar Sampeang yang tidak pernah difungsikan.

Ket: Pondasi saluran irigasi yang lebih tinggi dari rumah warga

Saluran Irigasi yang mulai dibangun mulai dari bendungan lekopini bonelemo ini rencananya akan mengairi persawahan di beberapa desa bajo barat seperti Saronda, Tumbubara, dan Sampeang. Persoalan yang di temukan adalah saluran irigasi yang terletak dipinggir jalan lebih tinggi daripada rumah warga dan jalan. Hal ini mengakibatkan jika terjadi hujan air akan tertampung merendam rumah warga dan jalan raya. Hal ini jelas akan menyebabkan kerusakan jalan raya.  Saat ini pembangunannya sudah berada di desa Tumbubara.

Pengurus PABLIK Kahar yang turut serta dalam reses itu mengatakan terdapat pembangunan yang tujuannya fositif namun tanpa pertimbangan akan ada akibat lain yang ditimbulkan yang berdampak negatif bagi warga dan infrastruktur.

“jika trerjadi hujan lebat kita melihat kondisi pondasi irigasi lebih tinggi dari jalan raya dan halaman rumah warga dapat dipastikan rumah dan jalan raya akan terendam air, karna tak ada saluran unutk air hujan ke saluran irigasi, saat musim hujan saja jalanan sudah rusak parah bagaimana jika sudah terendam air”.

Walau tidak semua tempat akan mengalami namun hal ini perlu menjadi perhatian pihak kontraktor, konsultan, dan pengawas peroyek. Selain itu terdapat juga galian saluran irigasi yang sangat rendah. Selain itu keterangan beberapa warga desa Tumbubara proses pembangunan saluran irigasi telah mengalami beberapakali perubahan rencana terhadap lokasi tanah masyarakat yang akan dilewati lokasi pembangunan.

Ket: Kondisi ruangan belajar Kelas I SDN Saronda

Sementara itu di SDN Saronda di temukan ruang kelas belajar yang sangat tidak layak. Ruang belajar kelas I ini beratap seng yang sudah reot, dinidng papan yang sudah rapu bahkan ada beberapa yang sudah lepas hingga dinding berlubang, ditambah lagi masih berlantai tanah.

Hal ini menimbilkan keheranan Anggota DPRD Luwu Baso SH. Legioslator Partai Gerindra ini heran, karna selama ini begitu banyak anggaran daerah untuk perbaikan sekolah dan pembangunan sekolah-sekolah baru namun 1 tempat sama sekali tidak mendapat perhatian.

“selama ini selalu ada anggaran untuk rehab sekolah bahkan bahkan dianggarkan pembangunan sekolah-sekolah baru namuan mengapa ruang RKB di SDN Saronda ini bisa tidak diperhatikan”.

Sementara itu Pasar di desa Sampeang yang telah beberapa tahun lamanya selesai di bangun tidak pernah di fungsikan. Tapak bangunan pasar sudah mulai rusak  pada bagian plavon. Selain itu di temukan pula tiang tengah bangunan yang hanya berdiri tanpa tersambung dengan kuda-kuda atap bangunan. Hal ini jelas menjadikan kwalitas bangunan tidak sesuai di harapkan.

Read More

PABLIK LIBATKAN DIRI DALAM PERANCANGAN PERDA PARTISIPATIF DI DPRD LUWU

Ket: Pengurus PABLIK dan Anggota BALEGDA DPRD Luwu

Badan Legeslasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu menggelar pertemuan untuk merancang program badan legeslasi. Untuk pertamakalinya rapat ini tidak hanya melibatkan anggota DPRD tapi juga pihak eksekutif dan Lembaga kemasyarakatan, Rabu (05/11/14).

Dalam rapat yang dilaksanakan di ruang legeslasi DPRD Luwu, hadir beberapa Lembaga diantaranya dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Luwu Badan Kontak Pemuda Remaja Mesjid Indonesia (BKPRMI) Luwu dan Lembaga Pusat Kajian dan Advokasi Kebijakan Publik (PABLIK).

Baso SH selaku ketua Baleg menjelaskan rapat yang melibatkan lembaga-lembaga ini bertujuan untuk memberi masukan pada Baleg terkait penyusunan program Baleg. “Proses penyusunan aturan-aturan dalam bentuk perda wajib membuka ruang diskusi untuk mendapatkan masukan”.

Politisi Gerindra ini melanjutkan begitu banyak hal yang perlu di benahi terkait perda. Diantaranya mengenai evaluasi kelayakan Perda yang pernah disahkan dan aturan-aturan apa saja yang perlu di dorong kedepannya.                    

Ashar sabri selaku ketua BKPRMI dalam pertemuan itu mengharapkan dalam penyusunan Perda betul-betul sesuai dengan aturan. Ashar mencontohkan terkait adanya Perda yang tidak memiliki naskah akademik. Mantan ketua KPU Luwu ini menambahkan proses dalam usaha pemerintah mencapai visi misinya terhadap masyarakat harus punya keterikatan secara hukum dalam hal ini dengan adanya Perda.

“Harapan kita dalam proses penyusunan aturan harus melalui tahapan-tahapan seperti dengan adanya naskah akademik, selain itu dalam pelayanan terhadap masyarakat keterikatan terhadap hukum adalah hal mutlak,” terang Ashar.

Sementara itu, Kahar mewakili PABLIK mengharapkan dalam priode DPRD Luwu kali ini Perda yang akan di rancang juga harus terkait dengan kesejahteraan masyarakat.

Hal yang sama di ungkapkan oleh Perwakilan AMAN Batak Manurung. Menurutnya, posisi komunitas dan tanah adat sudah mendapat pengakuan baik di tingkat nasional maupun Undang-undang.

“Karna masalah masyarakat adat sudah memiliki payung hukum maka harus ada tindak lanjut pemerintah daerah dan DPRD dalam bentuk menyusun aturan, karna di Luwu ini terdapat beberapa komunitas masyarakat adat.

Setelah mendengarkan masukan dan shering selama hampir dua jam. Baleg akan merumuskan hasil pertemuan dan akan memilah dari semua masukan hal yang perlu dijadikan prioritas untuk di dorong menjadi sebuah Perda.

Sumber: http://lagaligopos.com/?p=6340

Read More